REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani, menilai politisi perempuan yang duduk di legislatif mudah terjerat kasus korupsi atau suap lantaran masih belum menguasai tentang lika-liku politik.

"Perempuan masih awam soal politik, sehingga mudah terseret kasus hukum. Kita tidak bisa pungkiri namanya kekuasaan dekat sekali dengan tindak korupsi, sehingga dia punya peluang untuk melakukan itu," kata Sri di Jakarta, Kamis, menanggapi adanya anggota DPR dari kalangan perempuan yang terlibat kasus korupsi.

Menurut dia, perempuan masuk dunia politik baru 10 tahun terakhir ini, dan perempuan masih jauh wawasannya tentang permainan politik dibandingkan kaum laki-laki yang sudah lama berkecimpung di dunia politik.

"Bisa jadi mereka belum familiar dengan lika-liku di dunia politik, khususnya di parlemen, sehingga menjadi terseret kasus," tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap semua proses dunia politik yang berpotensi korup itu bisa dibuka, sehingga menjadi kisi-kisi di daerah mana saja yang rawan korup.

Maraknya kaum perempuan terlibat dalam tindak pidana korupsi akhir-akhir ini, harus melakukan direfleksi mengapa hal itu bisa terjadi.

"Ini memerlukan kerja panjang. Kami sudah memberikan masukan dan saran kepada para kader partai yang berkecimpung di legislatif untuk berhati-hati di daerah-daerah yang rawan korupsi, seperti pada saat legislasi untuk membuahkan sebuah aturan hukum," ujarnya.

Kendati demikian, tambah dia, politisi perempuan berada dalam struktur partai, sehingga sulit untuk melawan kemauan partainya.

Sejumlah politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi, yakni Wa Ode Nurhayati (Fraksi PAN) yang diduga terlibat dalam kasus pembangunan infrastruktur daerah dan Angelina Sondakh (Fraksi Demokrat) yang diduga terlibat kasus pembangunan Wisma Atlet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika