REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, pihaknya masih menyelidiki aksi penolakan sebagian warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terhadap rombongan ormas Front Pembela Islam (FPI), Sabtu (11/2) lalu. 

"Tindakan-tindakan pengamanan yang dilakukan Polri dalam rangka pencegahan. Jangan sampai ada tindak pidana, bukan melarang dan sebagainya," kata Timur Pradopo usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (13/2). 

Timur menambahkan, terkait tuntutan-tuntutan FPI agar menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah, dirinya tidak bisa serta-merta memenuhi permintaan itu.

"Tetapi bila ada laporan resmi, gugatan, dan lain sebagainya, polisi akan menindaklanjuti," ujar Kapolri.

Ia menegaskan,"Kami akan tindak lanjuti seperti apa kenyataan di lapangan. Semua dilaksanakan dalam rangka pencegahan,".

Pada Senin (13/2), FPI mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah dan sejumlah tokoh lapangan yang terlibat dalam aksi penolakan FPI di Palangkaraya.

Selain melaporkan tindak pidana, mereka juga ingin melaporkan Kapolda Kalimantan Tengah yang dinilai membiarkan gerombolan tersebut. "Kami bertemu dengan tim khusus dari Kapolri untuk kasus ini," kata Rizieq.

Pada Sabtu (11/2) rombongan FPI pusat, yaitu Ketua Bidang Dakwah Habib Muhsin Ahmad Alattas, Sekjen K.H. Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen K.H. Awit Masyhuri, dan Panglima LPI Ustad Maman Suryadi berangkat ke Palangkaraya.

Mereka menggunakan pesawat Sriwijaya dan mendarat di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya.

Di bandara tersebut, pimpinan FPI pusat dikepung sekelompok masyarakat yang membawa senjata tajam. Menurut Rizieq, kelompok ini mengancam akan membakar pesawat dan membunuh para pimpinan FPI pusat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika