REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan rasa ketidakadilan di mata hukum dapat menjadi salah satu faktor pemicu kerawanan konflik, baik vertikal maupun horisontal.
"Rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan begitu mudah memprovokasi dan mengubah masyarakat awam menjadi anarkis," katanya, pada upacara bendera tujuh belasan di Lapangan Upacara Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Jumat.
Pada sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara, selaku Inspektur Upacara, Panglima TNI mengatakan kondisi nasional Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai macam persoalan yang bersumber pada penegakkan hukum, masalah keamanan nasional dan masalah transportasi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mulai membaik.
"Berbagai permasalahan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah, bahkan dapat menjadi faktor kerawanan potensial," tuturnya.
Agus menegaskan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan begitu mudah memprovokasi dan mengubah masyarakat awam menjadi anarkis, sehingga memicu terjadinya konflik sosial, baik secara horizontal, komunal maupun vertikal.
Terkait itu, lanjut Panglima TNI, prajurit dan PNS TNI, harus mampu menilai dan bersikap tegas terhadap setiap indikasi dan kecenderungan yang mengundang kerawanan serta ancaman.
"Utamanya kerawanan yang hendak menggangu stabilitas nasional, apalagi yang membahayakan keutuhan NKRI," katanya. Panglima TNI menambahkan para prajurit dan PNS di jajaran TNI harus senantiasa bersikap waspada sekaligus antisipatif, agar dapat melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya.
"Senantiasa siap operasional, dalam rangka turut serta menjaga dan memelihara stabilitas nasional guna menjamin kesinambnungan pembangunan nasional. Untuk itu, disiplin, dedikasi, loyalitas, soliditas dan solidaritas prajurit TNI harus senantiasa optimal serta prima," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika