REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Sekretariat gabungan (setgab) koalisi pendukung pemerintah diharapkan akan menyepakati mengenai empat isu krusial RUU Pemilu Jumat (24/2).

Menurut sekretaris setgab, Syarif Hasan, saat ini pembahasan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), daerah pemilihan (dapil), sistem pemilu, dan konversi suara menjadi kursi sudah mulai mengerucut.

Jadi, tinggal melakukan finalisasi saja. Syarif yakin kalau hal itu dapat disepakati pada satu pertemuan setgab berikutnya. ‘’Itu tinggal sekali lagi pertemuan, kita tinggal minta endorsement dari ketum masing-masing. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita akan rapat lagi. Paling lambat Jumat malam di kantor setgab,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/2).

Untuk PT, jelasnya, di setgab cenderung mengarah ke empat persen. hanya Partai Golkar yang masih bersikeras dengan PT lima persen. meskiun Syarif mengatakan, kalau sudah ada semangat dari partai tersebut untuk turun ke empat persen.

Begitu juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya bersikeras dengan angka 3,5 persen. ‘’Ketua umum PKB sudah secara eksplisit mengatakan setuju empat persen,’’ ujar dia.

Untuk PKS, tambahnya, pun dipastikan tidak keberatan dengan empat persen lantaran selama ini mengarahkan PT ke 3,5-5 persen. ‘’Yang lain-lain juga setuju empat persen, PAN termasuk PPP. Jadi insya Allah empat persen final, tinggal konfirmasi,’’ jelas Menteri Koperasi dan UKM tersebut.

Begitu pun dengan dapil yang hampir semua sepakat dengan usulan 3-10 yang selama ini menjadi masukan dari partai menengah. Paling, lanjut Syarif, tinggal Partai Golkar yang masih meminta 3-8. ‘’Sekali lagi, Golkar pun menyatakan terbuka untuk 3-10,’’ cetusnya.

Untuk sistem pemilu, setgab mengarah pada keputusan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Di partai koalisi, hanya PKS dan PKB yang menginginkan sistem proporsional tertutup. Untuk PKB, Syarif kembali memastikan kalau petinggi partainya sudah setuju dengan sistem terbuka. ‘’Saya melihat terakhir PKB sangat terbuka untuk mau (sistem pemilu) terbuka.’’

Karena menyangkut finalisasi, ia berharap pertemuan nanti dapat dihadiri oleh para ketua umum. Meskipun selama ini rapat setgab sering kali dihadiri oleh ketua fraksi. Syarif mengaku tak masalah jika rapat setgab dihadiri oleh ketua fraksi pasalnya yakin sudah mendapat arahan dari ketua umum. ‘’Jadi tidak terlalu sulit dalam pembahasan, karena sudah dapat arahan dari masing-masing ketua umum,’’ jelas dia.

Ia juga berharap pertemuan Jumat mendatang dihadiri oleh Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti keinginan beberapa partai. Hanya saja, lanjutnya, SBY baru akan datang jika anggota rapatnya merupakan ketua umum partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika