Kamis 15 Mar 2012 07:08 WIB

PKS: Setgab Bukan Pengambil Keputusan Naiknya BBM

Rep: Esthi Maharani/ Red: Hafidz Muftisany
Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq
Foto: PKS
Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- PKS tampaknya masih bersikeras dengan pendapatnya mengenai kebijakan BBM. Karena, dalam pertemuan para petinggi koalisi parpol yang tergabung dalam setgab tidak mengerucut pada satu keputusan. Presiden PKS, Luthfi Hasana Ishaaq mengatakan belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut.

"Ini (forum pertemuan setgab) bukan forum pengambilan keputusan," katanya saat ditemui usai konferensi pers di Cikeas, Rabu malam (14/3).

Ia mengatakan pembahasan lebih lanjut tentang kebijakan BBM akan dilakukan di DPR. Menurutnya, forum yang dilangsungkan selama hampir empat jam itu hanya bersifat sosialisasi. Nantinya, akan dikoordinasikan ditingkat legislatif. Artinya, ia lebih memilih agar keputusan dan penyeragaman pendapat mengenai BBM diselesaikan di senayan.

Luthfi pun enggan merinci perdebatan atau situasi dalam pertemuan. Termasuk sikap PKS secara rinci dalam setgab mengenai hal tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ketua Setgab juga menegaskan forum yang dilakukan tidak menggantikan forum yang diamanatkan UU yakni pembahasan di DPR. "Jadi sekali lagi, keputusan tidak pada forum konsultasi ini. Tapi pada UU yang berlaku," katanya.

Namun, di saat yang sama, SBY juga meminta agar partai koalisi mengawal kebijakan BBM. Ia juga sempat mengingatkan pemerintahannya sekarang terbentuk atas koalisi parpol sehingga misi yang terbentuk haruslah untuk merumuskan kebijakan yang baik. Setelah diputuskan, kebijakan itu nanti dikawal dan diamankan agar berjalan.

Untuk diketahui, pembahasan mengenai kebijakan BBM belum digolkan di DPR. Ada sejumlah fraksi yang masih menolak. Salah satu fraksi yang partainya tergabung dalam setgab dan menolak kebijakan itu adalah PKS.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement