REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ramai mendapat tentangan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Sejumlah fraksi di lembaga legislator ini secara tegas menolak rencana kenaikan karena dikhawatirkan memicu inflasi yang lebih tinggi serta makin menyengsarakan rakyat.

Fraksi yang sudah terang-terangan melakukan penolakan yakni Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Bahkan dua fraksi ini mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Jateng dari fraksi PDIP, Rukma Setyabudi mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu kenaikan sejumlah harga pokok dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. "Ini bukan kebijakan yang pro rakyat karena baru ada rencana kenaikan saja, sejumlah harga kebutuhan sudah mulai melejit," kata Rukma, Senin (19/3).

Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng tersebut mengatakan sikap penolakan ini merupakan bentuk pembelaan terhadap rakyat. Apalagi menurutnya, saat ini tingkat ekonomi masyarakat belum mengalami peningkatan, bahkan cenderung stagnan, sehingga kenaikan harga BBM akan menghantam masyarakat kecil.