REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejauh ini, pemerintah masih belum menetapkan jelas kenaikan harga gas dari Rp 3.100 per liter setara premium (lsp) menjadi Rp 4.100 per lsp.

Hal ini menyebabkan Pertamina, seperti anak usahanya Pertamina Gas (Pertagas) menjadi dilematis terhadap keberhasilan diversifikasi BBM ke BBG.

"Dampaknya, kita maju mundur membangun SPBG CNG yang menjadi pilot project," kata Direktur Utama Pertagas, Gunung Sardjono Hadi, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (22/3). Harga gas untuk transportasi menjadi permasalahan utama dalam diversifikasi energi, sebab BBG tak bersaing sehat dengan BBM.

Kementerian ESDM, kata Gunung, sudah menyetujui rencana kenaikan harga gas untuk transportasi menjadi Rp 4.100 per lsp. Namun, itu belum tertuang dalam aturan tertulis.

Harga tersebut, kata Gunung, hanya sesuai jika BBM positif dinaikkan Rp 6.000 per liter. Jika harga BBM juga batal dinaikkan, artinya tetap Rp 4.500 per liter, ia memperkirakan harga gas Rp 4.100 per lsp kembali menjadi tak komersial sebab gapnya tak jauh.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, mengatakan kenaikan Harga BBM menjadi Rp 6.000 per liter berdampak positif menyukseskan diversifikasi bahan bakar dari minyak ke gas. "Sebab ada margin yang cukup bagus. Harga gas Rp 3.100 per lsp, sedangkan premium Rp 6.000 per liter," katanya.

Pelaku bisnis pastinya tetap menolak, meskipun mereka dipaksa berinvestasi untuk SPBG. Sebab, harga jual gas tak mencapai harga keekonomian. Mereka lebih berminat berinvestasi gas untuk industri. Misalnya mother station untuk SPBG compressed natural gas (CNG). Harganya masih sekitar 9 dolar AS per juta british thermal unit (mmbtu). Sedangkan industri sanggup membeli dengan harga 13-14 dolar AS per mmbtu.

Tahun ini, Pertagas sudah mantap memfasilitasi satu mother station dan empat mother station dalam rangka diversifikasi energi. Mother stationnya di Bitung, sedangkan daughter station-nya di Cililitan, Kalideres, Ancol, dan Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta. Agar diversifikasi berjalan cepat dan sukses, pengusaha terus menunggu kebijakan resmi dari pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika