REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV - Israel kembali secara terang-terangan menolak kehadiran Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) di negaranya. Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Danny Ayalon, mengatakan hal itu, Ahad (25/3).

Setelah adanya laporan dari Dewan HAM PBB dan UNHCR yang menyatakan adanya pelanggaran HAM Israel kepada warga Palestina, Israel tampaknya semakin antipati dengan kedatangan PBB.

"Israel tidak akan bekerja sama dengan PBB dan Dewan HAM PBB untuk penyelidikan lebih lanjut," ujar Ayalon yang dilansir dari international middle east media center, Senin (26/3).

Ia mengatakan Israel tidak akan membiarkan anggota komite PBB apapun untuk memasuki Israel. Ayalon menuduh bahwa komite PBB hanya bermotif politik. Ia menambahkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk bekerja sama dengan komite ini.

Pada Kamis (22/3), Dewan HAM PBB, mengeluarkan resolusi memerintahkan penyelidikan yang pertama. Penyelidikan ini untuk melihat efek dari pembangunan permukiman Israel atas hak rakyat Palestina.

Resolusi disahkan dengan suara dari 36 negara. Sementara 10 negara anggota memilih absen, dan Amerika Serikat (AS) memilih walk out (WO). Keluarnya AS ini adalah satu-satunya negara yang menentang resolusi terhadap Israel.

Ayalon mengatakan bahwa Israel akan menimbang opsi menarik diri dari Dewan HAM PBB. "Dewan HAM PBB hanya sebagai alat untuk menyerang Israel," dalihnya kepada Radio Israel pada Ahad (25/3) pagi.

Kecewa dengan laporan Dewan HAM PBB, Israel berencana menghentikan transfer uang pajak dan bea cukai milik Palestina. Pajak warga Palestina yang akan ditahan Israel ini dikumpulkan dari rakyat Palestina di Tepi Barat yang sepenuhnya dikendalikan oleh Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika