REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Tekanan terhadap Netanyahu untuk mematuhi gencatan senjata tak hanya datang dari luar negeri Israel. Warga negara zionis itu pun menyuarakan keharusan perdana menteri itu untuk berpegang teguh kepada perjanjian yang sudah dibuat.
Yehuda Cohen, ayah dari sandera Israel-Amerika Nimrod Cohen, bertemu dengan kepala jaksa Mahkamah Kriminal Internasional pada hari Selasa, untuk membahas penggunaan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu guna menekannya agar melaksanakan perjanjian gencatan senjata penyanderaan dengan Hamas secara penuh.
Selama pertemuan tersebut, Cohen meminta Karim Khan untuk bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk mencapai akhir permanen perang di Gaza. Juga memastikan bahwa perjanjian gencatan senjata tidak dihentikan sebelum semua sandera yang tersisa dibebaskan.
Nimrod Cohen , seorang prajurit IDF yang saat itu berusia 19 tahun, diculik dari pos militer Nahal Oz selama serangan teror Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Ia diperkirakan akan dibebaskan selama fase kedua kesepakatan, yang fase pertamanya dimulai pada hari Ahad dan akan berlangsung selama 42 hari.
Cohen disebut-sebut telah meminta Khan untuk menggunakan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, yang dikeluarkan pada bulan November atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang Gaza. Hal itu merupakan cara untuk menekan perdana menteri agar memperpanjang durasi perjanjian dengan Hamas.
Selain itu, Cohen disebut-sebut telah mengangkat masalah penolakan pemerintah Israel untuk membuka komisi penyelidikan negara terkait serangan 7 Oktober dan perang berikutnya di Gaza.
“Jika surat perintah penangkapan [ICC] ini dapat membuat Netanyahu mengabaikan kepentingan pribadinya dan membuat kesepakatan yang mencakup sandera terakhir, maka itulah yang akan saya lakukan.”
Diperkirakan bahwa 91 dari 251 sandera yang diculik Hamas pada 7 Oktober masih berada di Gaza, termasuk jenazah sedikitnya 34 orang yang dipastikan tewas oleh IDF
Patuhi gencatan senjata
Pada Ahad, 19 Januari 2025 gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai. Aqsa Working Group (AWG) menilai perjanjian gencatan senjata tersebut harus dikawal dengan ketat oleh komunitas internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika