REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Wapres Boediono meminta agar semua pihak mencegah adanya penyelewenangan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Ciri dari sebuah tata-kelola pemerintahan yang buruk adalah penyimpangan keuangan meskipun masih dalam skala kecil.

"Jangan diperbolehkan adanya penyelewengan kecil. Begitu kelihatan, sebaiknya langsung dihilangkan. Ini tanggung jawab semua stakeholder PNPM," ujar Boediono saat memberi sambutan pada Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (27/3).

Boediono mengaku mendengar penyelewengan dana PNPM ini di sejumlah lokasi. Namun, ia mengatakan hal tersebut sudah ditangani dengan baik.

"Ada penyimpangan di sejumlah titik,'' katanya. ''Ini tidak boleh dibiarkan karena pembiaran penyimpangan, yang meskipun kecil, adalah ciri dari bad government." 

Ia kembali menegaskan PNPM akan terus diterapkan hingga pemerintahannya bersama SBY berakhir 2014 nanti. "Saya melihat PNPM Mandiri, baik pedesaan maupun perkotaan, telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Desain dari PNPM ini juga sangat luwes. Jadi jangan diubah, tapi diperkuat," kata Boediono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika