REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk meminta pemerintah menunda kenaikan BBM. Alasannya, psikologi sosial masyarakat masih belum dapat menyesuaikan atas rencana kenaikan BBM tersebut.

''PPP meyakini bahwa pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai hal itu dan akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menunda beberapa saat kenaikan harga BBM sampai kondisi riil masyarakat telah siap,'' kata Wakil Ketua Umum PPP, Hasrul Azwar, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/3).

PPP, katanya, mengambil keputusan itu setelah melihat aspirasi masyarakat luas dan berbagai reaksi yang diungkapkan  di berbagai daerah tentang rencana kenaikan BBM. PPP pun meyakini bahwa pemerintah memahami dan menyadari kondisi nyata kehidupan masyarakat. Ia pun yakin pemerintah takkan mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyatnya.

Selain itu, tambahnya, PPP meyakini bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menganalisis gejolak harga minyak dunia dan mengelolanya secara tepat. Baik dalam konteks kondisi mikro dan makro ekonomi. ''Karenanya, PPP menyerahkan sepenuhnya kebijakan penetapan harga BBM kepada pemerintah, setelah tentunya melakukan kajian yang cermat dan menyeluruh.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika