REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Kelompok mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Provinsi Sulawesi Barat, kembali melakukan aksi unjukrasa dengan cara long march dengan menggunakan kendaraan roda dua.
Para mahasiswa yang tergabung dalam OKP Sulbar terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, FPPI, Komkar, Ipma Matra, FKPMM Majene, IPM Polman, BEM STIE, BEM Poltekes, Pembebasan, FKPMK, Kammi dan Hipmapa Mamuju, bergerak dari lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Sabtu, tumpah ruah ke jalan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil opsi yang dilahirkan oleh DPR RI. Para pengunjukrasa mengaku kecewa dengan sikap DPR RI yang melahirkan opsi-opsi hanya mengelabui rakyat Indonesia.
Sekitar lima titik perempatan jalan yang ada di Mamuju menjadi tempat para mahasiswa melakukan aksi penolakan atas keputusan opsi yang dilahirkan oleh DPR terkait penundaan penaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Koordinator Lapangan (Korlap) OKP Sulbar, Muhammad Iksan, mengatakan, DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat bisa menentukan sikap tegas untuk tidak menaikkan harga BBM atau bukan menunda.
"Rakyat Indonesia cukup lama menunggu hasil keputusan DPR yang bisa membuat rakyat bernafas lega. Namun kenyataannya, hasil keputusan yang melahirkan opsi-opsi hanya mengelabui rakyat Indonesia," ucapnya.
Ia menyampaikan, hasil keputusan DPR atas opsi tersebut hanya membuat pencitraan positif terhadap masyarakat. Namun sesungguhnya opsi tersebut malah membuat rakyat di negara ini semakin menderita. Ia mengatakan, penundaan kenaikkan BBM dengan persetujuan pasal-pasal tentu memberikan peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM setelah enam bulan kemudian.
Karena itu kata dia, pemerintah dan DPR yang menyetujui opsi tersebut tidak berpihak pada rakyat karena tidak tegas menolak kebijakan penaikkan harga BBM.
Iksan menambahkan, aksi kali ini mendesak agar pemerintah tetap menolak penaikkan harga BBM dan bukan menunda, menolak rencvana kenaikkan harga tarif dasar listrik, nasionalisasi aset asing, sita seluruh harta pejabat dan mantan pejabat yang koruptor.
Selain itu, menuntut agar pemerintah menghentikan pemborosan anggaran yang tidak produktif, tolak dan hapus hutang luar negeri, transparansi hasil pengelolaan SDM, mengecam tindakan represif aparat terhadap pengunjukrasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika