REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Kelompok mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan aksi unjukrasa. Mereka melakukan long march dengan menggunakan kendaraan roda dua.

Para mahasiswa yang tergabung dalam OKP Sulbar terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, FPPI, Komkar, Ipma Matra, FKPMM Majene, IPM Polman, BEM STIE, BEM Poltekes, Pembebasan, FKPMK, Kammi dan Hipmapa Mamuju. Mereka bergerak dari lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, setelah Sidang Paripurna DPR memutuskan untuk menunda kenaikan BBM per 1 April ini. Keputusan penundaan tersebut sekaligus memberi 'lampu hijau' kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Demonstran tumpah ruah ke jalan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil keputusan sidang paripurna DPR tersebut. Sekitar lima titik perempatan jalan di Mamuju menjadi tempat para mahasiswa melakukan aksi penolakan atas keputusan DPR soal penundaan kenaikan harga BBM.

Koordinator Lapangan (Korlap) OKP Sulbar, Muhammad Iksan, mengatakan DPR seharusnya menjadi wakil rakyat yang bisa menentukan sikap tegas untuk tidak menaikkan harga BBM. DPR bukan justru menunda kenaikan tersebut.

"Rakyat Indonesia cukup lama menunggu hasil keputusan DPR yang bisa membuat rakyat bernafas lega,'' kata Muhammad. ''Namun kenyataannya, hasil keputusan yang melahirkan opsi-opsi itu hanya mengelabui rakyat Indonesia."

Muhammad mengatakan penundaan kenaikkan BBM dengan persetujuan pasal-pasal tentu memberikan peluang kepada pemerintah menaikkan harga BBM setelah enam bulan kemudian. Karena itu kata dia, pemerintah dan DPR yang menyetujui opsi tersebut tidak berpihak pada rakyat. Mereka tidak tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika