REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Charta Politika , Yunarto Wijaya, berpandangan Partai Demokrat tak usah membuang-buang waktu untuk mengemis agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Menurut dia, sebaiknya Demokrat lebih memfokuskan diri pada persoalan internalnya yang saat ini jauh lebih penting.
"Partai Demokrat tak perlu mengemis-mengemis agar PKS dikeluarkan dari koalisi mengingat otoritas untuk mengeluarkan ada di tangan ketua dewan pembina yang kebetulan adalah presiden," kata Yunarto yang dihubungi Republika, Ahad (4/1) malam.
Menurut Yunarto, mengeluarkan PKS akan membuat goncangan politik pada koalisi dalam jangka pendek. Hal tersebut disebabkan saat ini sejumlah kader PKS menduduki jabatan menteri di kabinet pemerintahan SBY. "Jika PKS dikeluarkan maka pemerintah harus mengatur ulang komposisi kabinet yang tentunya akan berdampak pada kinerja pemerintahan," ujarnya.
Meskipun demikian dalam jangka panjang, mengeluarkan PKS dari koalisi tidak akan berdampak buruk mengingat yang dikeluarkan adalah partai yang selama ini sikapnya sering berseberangan dengan sikap pemerintah. "Lagipula tanpa PKS secara kuantitatif pemerintah masih memiliki 65 persen kekuatan di parlemen," kata Yunarto.
PKS sendiri, saran Yunarto, tak perlu menunggu SBY mengambil sikap mengeluarkan mereka. Daripada menghabiskan energi untuk bermain dua kaki, seperti yang dilakukan PKS selama ini, lebih baik berkiprah di luar koalisi. "Jangan-jangan pola pikir dan platform mereka memang berbeda dengan partai-partai koalisi. Siapa tahu kader-kader PKS akan lebih melihat rasionalisasi kerja kritis mereka di luar koalisi," katanya.
