REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Sikap Presiden terpilih Myanmar, Thein Sein setelah pemilihan umum yang berhasil menempatkan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi ke kursi parlemen mendapat pujian dari Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-moon. Ban mengatakan, Senin (2/4) bahwa pemilihan umum itu merupakan langkah signifikan namun menambahkan bahwa pemerintah masih harus "menggandakan" upaya-upayanya untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.
Ban mengucapkan selamat pada Pemerintah Myanmar dan partai-partai politik atas pemilihan umum sela yang "damai dan teratur" pada Ahad, yang berhasil memenangkan kursi parlemen untuk Aung San Suu Kyi. Ucapan itu disampaikan juru bicara Sekjen PBB, Martin Nesirky. S
Sekjen PBB mengatakan bahwa hal itu menandai "langkah signifikan lain menuju masa depan yang baik untuk Myanmar. "Dia mengakui, secara khusus, keberanian dan visi dari Presiden Thein Sein, yang telah membuat kemajuan itu menjadi mungkin," kata Nesirky.
Ban Ki-moon yang berencana berkunjung ke Myanmar pada April, mencatat " upaya-upaya konstruktif dan pernyataan-pernyataan positif" oleh pemerintah dan berbagai tokoh kunci lain, termasuk Aung San Suu Kyi, kata juru bicara. "Sekretaris Jenderal mendesak pemerintah dan seluruh tokoh politik untuk bekerja sama dan membangun capaian penting dalam pemilihan umum sela itu serta melakukan konsolidasi atas capaian demokrasi negara itu."
"Dia juga menyeru seluruh pemangku kepentingan Myanmar menggandakan upaya-upaya menuju rekonsiliasi nasional yang murni serta perdamaian jangka panjang." Nesirky mengatakan bahwa tim PBB di Myanmar memantau pemungutan suara di sejumlah konstituen.
"Sekalipun ada sejumlah keluhan terkait sejumlah penyimpangan selama pemungutan suara, pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk partai-partai politik,telah menekankan kepada tim PBB bahwa pemilihan umum sela ini merupakan pendorong reformasi yang tengah berlangsung," ujar Nesirky. "Peristiwa ini merupakan sebuah langkah penting menuju masa depan Myanmar yang lebih damai dan demokratis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika