REPUBLIKA.CO.ID, PACITAN -- Ramadhan Pohan, politisi Partai Demokrat, menyatakan masa depan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi/sekretariat gabungan (setgab) sudah tamat. Hal tersebut seiring pembangkangan politik PKS dalam isu kenaikan BBM.

"Masalah itu saya kira sudah tamat. Tidak ada yang perlu dibahas ataupun diperdebatkan lagi karena keputusan untuk bersama atau tidak bersama dalam koalisi (setgab) telah ditentukan sendiri oleh PKS," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat itu saat berkunjung di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu.

Pohan mulanya enggan berkomentar soal isu PKS. Selain karena isu tersebut telah nyaris berlalu, dia berdalih sejumlah petinggi PKS sendiri telah mengisyaratkan kesiapan mereka untuk berada di luar koalisi pemerintahan. Namun karena terus didesak wartawan mengenai rumor pengurangan atau bahkan penghilangan jatah kursi menteri yang selama ini dipegang kader-kader PKS, Pohan akhirnya angkat bicara.

Dia mengatakan bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden.

"Jadi, isu menyangkut PKS itu terbagi dua. Pertama adalah isu terkait keluarnya PKS dari koalisi/setgab, kedua terkait reshuffle kabinet dan nasib para menteri dari PKS,'' katanya. ''Saya tegaskan dua hal itu merupakan isu yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan. Meski, keduanya pada dasarnya saling berkaitan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika