REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Pemindahan ibu kota Pemerintahan dari Jakarta ke daerah lain seperti di Palangkaraya tidak pernah surut. Bahkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak henti-hentinya mengampanyekan pemindahan tersebut kapada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sudah beberapa kali MPR mengusulkan ke Presiden mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan. Tetapi, semua pihak meski sepakat terlebih dahulu," kata Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid disela seminar nasional 'Empat Pilar Kebangsaan' di Pontianak, Kamis (12/4).

Ia melanjutkan, saat ini terjadi ketidakefektifan di Jakarta selaku pusat pemerintahan. Ia mencontohkan, untuk premium saja, setiap tahun sekitar Rp 40 triliun dana yang dihabiskan karena kondisi transportasi di Jakarta dan sekitarnya. "Belum lagi jutaan jam waktu yang terbuang di jalanan Jakarta. Ini sangat tidak efektif," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, usulan pemindahan pusat pemerintahan itu sudah dicanangkan sejak masa Presiden Soekarno. "Mungkin sejak itu, Bung Karno sudah punya gambaran bahwa Palangkaraya tempat yang tepat," tuturnya.

Palangkaraya, lanjut dia, berada di tengah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri bebas dari ancaman gempa yang mengelilingi Indonesia mulai ujung Sumateran hingga Papua. Selain itu, jumlah penduduk masih sedikit, lahan yang dimiliki sangat luas serta Kalimantan mempunyai kekayaan alam sangat luar biasa.

"Jarak dari Jakarta tidak terlalu jauh. Kalau menggunakan penerbangan cukup satu jam 20 menit," kata mantan staf pengajar di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Ia yakin, Palangkaraya akan menjadi tempat terbaik untuk dijadikan pusat pemerintahan Indonesia dimasa mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika