REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -— Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Musliar Kasim, mengecek langsung peredaran lembaran kerja siswa (LKS) berpaham komunis di Kota Sukabumi, Senin (23/4). Pengecekan dilakukan ke sekolah yang menjadi lokasi peredaran LKS komunis.

"Kita mau melihat kunci jawaban yang dipegang guru," ujar Musliar usai melakukan pengecekan buku LKS Komunis di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Sukabumi. Pasalnya, dalam kunci jawaban itu disebutkan ideologi yang sesuai dengan bangsa Indonesia dinamai Komunis.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendikbud membawa serta fotocoy LKS Pendidikan Kewarganegaraa (PKn) kelas X SMA, Semester 2, pegangan guru sebagai bukti peredaran buku. Meskipun hanya pegangan guru, namun keberadaan buku tersebut tetap harus ditarik. Namun, Kemendikbud masih akan melihat tingkat kesalahan yang dilakukan penerbit.

Musliar mengatakan, keberadaan LKS ini sesungguhnya beban yang diberikan tanggung jawabnya kepada guru. "LKS ini dibuat guru tidak perlu dicetak penerbit," cetus dia. Walaupun demikian, LKS bisa dicetak oleh penerbit dengan sejumlah persyaratan, terutama, LKS dikaji terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada para siswa.

Untuk ke depan, katanya, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan semua buku baik pengayaan maupun LKS dilakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum beredar. "Peran Dinas Pendidikan (Disdik) dan pengawas pun harus ditingkatkan dalam pengawasan LKS," ujar Musliar. Para guru harus menguasai materi dalam LKS, sebelum mengajarnya di dalam kelas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika