REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengajukan empat tuntutan dalam diskusi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (27/4). "Kami akan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang selama ini menjadi masalah buruh," kata Koordinator Garda Metal FSPMI Batam Suprapto di Batam, Kamis (26/4).

Suprapto mengatakan, pihaknya menerima undangan Presiden pada Kamis sore. Timnya langsung merumuskan perihal yang akan disampaikan kepada kepala negara. Empat tuntutan itu adalah penghapusan praktik outsourcing, upah layak, percepatan pemberlakuan UU PPJS, dan Revisi Permenaker tentang komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Dikatakannya, praktik outsourcing menyengsarakan buruh karena memberikan ketidakpastian. Mengenai upah layak, ia mengatakan selama ini buruh merupakan kelompok miskin yang mendapatkan gaji kecil. Gaji tidak sesuai dengan kebutuhan hidup.

Seirama dengan itu, pekerja meminta Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja segera merevisi Permenaker tentang komponen kebutuhan hidup layak. Menurut dia, Permenaker itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

"Ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan dalam KHL, di antaranya uang parkir, uang komunikasi, juga uang kebersihan perumahan serta iuran RT RW," kata dia. Pekerja juga akan menuntut percepatan UU PPJS dari waktu yang ditetapkan pemerintah.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Saiful Badri mengatakan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada buruh. Ia mengharapkan kedatangan Presiden dan dialog dengan buruh tidak sekedar alat politik. "Kami dengar, dialog dengan pekerja masih tentatif, mudah-mudahan Presiden mengutamakan kami ketimbang acara seremonial," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika