REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Pemerintah Cina mendesak Amerika Serikat (AS) untuk meminta maaf karena telah "menerima" aktivis hak asasi manusia (HAM) Chen Guangcheng, yang melarikan diri ke Kedutaan Besar AS di Beijing, dari tahanan di desanya di Linyi, Provinsi Shandong, Cina timur, sejak September 2010, ketika ia dibebaskan dari penjara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Liu Weimin di Beijing, Selasa (1/5), mengatakan Chen Guangcheng masuk ke Kedubes AS di Beijing pada akhir April dan pergi atas kemauannya sendiri meninggalkan kedutaan setelah enam hari berada di sana.

"Itu menandakan bahwa Chen Guangcheng, seorang warga negara China telah diambil oleh Kedutaan Pemerintah AS dengan cara yang tidak seharusnya, dan Pemerintah Cina sangat tidak menghargai langkah tersebut," bebernya.

Liu Weimin menekankan Pemerintah AS harus melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan menjamin agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa datang," katanya.

"Apa yang telah dilakukan pemerintah AS melalui perwakilannya merupakan bentuk campur tangan AS terhadap masalah dalam negeri Cina dan Cina tidak bisa menerima hal tersebut. Kedutaan AS di Beijing seharusnya dapat menghargai hukum internasional dan hukum dalam negeri Cina," ujarnya.

Liu Weimin mengatakan Pemrintah AS harus menjalankan kebijakannya secara baik terutama yang menyangkut situasi hubungan bilateral kedua negara terkait peristiwa itu. Ia menegaskan, Cina adalah negara yang berdasarkan hukum menghargai hak asasi warga negaranya sesuai hukum dan konstitusi.

"Setiap warga negara wajib mematuhi konsitusi dan hukum yang berlaku," katanya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Beijing untuk berdiskusi dengan pemimpin Cina atas risiko yang mungkin membayangi kasus aktivis buta yang menyatakan diri berada dalam perlindungan AS setelah meninggalkan rumahnya dalam status tahanan rumah.

Kasus Chen Guangcheng -aktivis tersebut- dinilai sebagai ancaman yang bisa mengalihkan pertemuan tahunan yang berlangsung dua hari, antara pemimpin dua negara tersebut, yang akan dimulai Kamis (3/5).

Clinton sebelumnya berulang kali mengkritik perlakuan Cina atas kampanye yang dilakukan Chen, yang menggusarkan pemerintah dengan mengekspos pemaksaan aborsi dan pemandulan yang menjadi kebijakan China yang meminta warganya hanya memiliki satu anak.

Pemerintah AS secara tak biasa telah menjaga kerahasiaan atas kasus Chen, sebagai indikasi atas sensitivitas kasus ini. Beijing juga menolak berkomentar terhadap kampanye yang dilakukan Chen. Namun para pendukung Chen mengatakan ia bersembunyi di kedutaan AS di Beijing setelah melarikan diri dari rumahnya yang dijaga ketat oleh pemerintah Cina pada 22 April, demikian AFP melaporkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika