REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALANBARU -- Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eko Maulana Ali, mengatakan konflik agama hanya akan menjadi penghambat pembangunan.

"Konflik agama hanya akan menghambat pembangunan daerah dan memberikan warisan buruk pada anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita taburi warisan untuk anak cucu kita di tanah Bangka Belitung ini dengan kerukunan agar mereka bisa meniru," kata Eko dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Antisipasi Konflik dalam Kerukunan Umat Beragama di Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Selasa.

Guna mengatasi konflik agama, hendaknya masyarakat mengembalikannya ke empat pilar kebangsaan yakni: Pancasila, Undang-undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Eko menyebutkan penyelesaian konflik agama tidak bisa dilepaskan dari empat pilar tersebut. Karena sejak negara ini berdiri, 'founding fathers' telah meletakkan nilai-nilai yang mengharuskan rakyat Indonesia bersatu.

''Tanpa persatuan, demokrasi tidak akan jalan," kata dia. "Kita tahu bahwa masyarakat kita sangat kompleks dan majemuk. Namun, saya mengimbau agar perbedaan tersebut tidak dibesar-besarkan dan dijadikan potensi untuk maju.''

Eko mengakui potensi konflik antaragama di Babel akan selalu ada. Potensi konflik yang terkait kerukunan antarumat beragama di Babel bersifat laten dan selalu ada. Oleh karena itu, masyarakat Babel diminta untuk tetap waspada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika