REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menuding aksi pembekingan tempat ilegal oleh aparat keamanan bukanlah hal baru. Menurut dia, kegiatan tersebut bahkan sudah terjadi sejak zaman kemerdekaan.

Karena itu, pihaknya mengaku tak terkejut dengan kegiatan yang dilakukan anggota TNI AL, yakni US dalam melakukan pembekingan warung remang-remang, di Padang, Sumatra Barat. "Kegiatan tersebut bukan barang baru lagi," ujar Poengky kepada Republika, Rabu (30/5).

Poengky melanjutkan, upaya yang harus dilakukan untuk menghapus bisnis-bisnis ilegal haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh. Terutama dimulai dari para petinggi TNI.

Dalam upaya tersebut, Panglima TNI harus menindaklanjuti semangat reformasi keamanan. Selain itu, Panglima TNI juga harus bisa membersihkan anak buahnya dari keterlibatan bisnis ilegal, termasuk menjadi aktor yang membekingi kedai-kedai yang menjadi tempat praktik asusila secara terselubung.

Hal tersebut agar gembar-gembor reformasi keamanan yang didengungkan TNI tidak hanya menjadi slogan.

Selain itu, ungkap Poengky, arogansi dan tindakan militeristik terhadap masyarakat juga harus dihentikan. "Kalau mau TNI kita jaya, tidak ada toleransi bagi aparat yang terlibat bisnis ilegal," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani. Dia mengatakan, kegiatan pembekingan tempat ilegal oleh aparat bukanlah barang baru. Menurut dia, kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa hal.

Seperti soal pembinaan, kesejahteraan, dan profesionalitas di tubuh TNI. Institusi keamanan seperti TNI dan Polri, lanjut Jaleswari, seharusnya memiliki mekanisme kontrol atau pengawasan yang intensif kepada para anggota.

"Termasuk memberikan sanksi tegas terhadap yang melanggar," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika