REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Amerika Serikat mengecam keras tindakan Moskow yang mempersenjatai pemerintah Suriah, Kamis (31/5).

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Denmark mengatakan bahwa kebijakan Rusia yang melawan kebijakan Dewan Keamanan (DK) PBB atas Damaskus hanya akan meningkatkan potensi meletusnya perang saudara di Suriah.

"Pihak Rusia mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak menginginkan perang saudara. Lalu saya katakan kepada mereka bahwa kebijakan Pemerintah Rusia hanya akan memberikan kontribusi untuk terjadinya perang saudara," kata Hillary.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice mengatakan pengiriman senjata dari pihak Rusia ke Suriah merupakan sebuah "perbuatan tercela". Susan Rice juga menuduh Damaskus secara jelas berbohong dengan menyangkal terlibat dalam pembantaian Houla yang menewaskan lebih dari 108 orang, 49 di antaranya adalah anak-anak.

Komentar kedua pejabat AS itu muncul setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon memperingatkan bahwa Suriah memiliki resiko "perang saudara" menyusul pembantaian di desa Houla pada pekan lalu.

Para gerilyawan Suriah sendiri mengancam meningkatkan kapasitas operasi mereka, kecuali jika pasukan rezim Assad mau melakukan gencatan senjata seperti saran PBB. Terkait akan hal itu, para aktivis Suriah melakukan aksi protes secara nasional.

Sementara itu, Cina dan sejumlah negara Arab juga bersama-sama mendesak semua pihak di Suriah untuk menerapkan secara penuh rencana PBB dan Liga Arab melakukan gencatan senjata yang seharusnya dilakukan sejak 12 April lalu.

"Gencatan senjata merupakan cara penting untuk menghindari bahaya campur tangan asing serta skenario anarkisme dan perang saudara," demikian pernyataan Cina dan sejumlah negara Arab setelah melakukan pembicaraan di Hammamet, kota di bagian timur Tunisia.

"Masyarakat internasional harus menggandakan upaya mereka dan mendesak pihak berwenang di Suriah untuk segera melakukan rencana Kofi Annan, yaitu gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika