REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN---Sebanyak 672 pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Razia ini dilakukan sejak Jumat (25/6) hingga Kamis (7/6) pada seluruh perkantoran di jajaran pemerintah Kabupaten (pemkab) Nunukan.

"Ditujukan kepada PNS dan tenaga honorer yang terlambat masuk kantor sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 07.30 Wita," kata Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Nunukan AKP H Syafruddin, di Nunukan, Jumat.

Dari 672 orang yang terjaring razia, terdiri dari 365 PNS dan 307 tenaga honor. "Satpol PP setiap hari kerja melakukan razia ini mulai pukul 07.30 Wita sampai pukul 09.00 Wita dengan menjaga pintu-pintu perkantoran termasuk kantor bupati Nunukan," kata Syafruddin.

Menyangkut pegawai yang terjaring tersebut, dia mengatakan, telah melaporkannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Sesuai petunjuk yang diberikan oleh Bupati Nunukan Drs Basri. "Pak bupati bilang laporkan saja ke SKPD masing-masing," ujarnya.

Mengenai tindakan atau sanksi yang akan diberlakukan, tergantung pimpinan SKPD. Karena yang berkewenangan memberikan sanksi adalah masing-masing pimpinannya.

Syafruddin berjanji, selama pegawai belum tertib dan tidak disiplin dalam menjalankan tugas di kantor razia yang sama akan terus dilakukan. "Sebelum ada instruksi dari bupati Nunukan, maka razia ini tidak akan dihentikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika