REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan para ketua DPD I di Cikeas dianggap sebagai bentuk pelucutan otoritas ketua umum. Pasalnya, ketua umum, Anas Urbaningrum dan jajaran pengurus DPP tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut.

''Jadi dilucuti otoritasnya dengan cara tidak menghitung peran dan fungsinya itu. Kalau dia dihitung, mestinya dia dihadirkan. Jadi sudah ada peminggiran sangat sengaja,'' kata Peneliti LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta, Kamis (14/6).

Secara organisasi dan struktural, lanjutnya, pertemuan tersebut tidak tidak benar. Pasalnya, di partai itu ada jenjang kepengurusan. Termasuk posisi ketua umum. Kecuali memang ketua umumnya berhalangan tetap. Jika tidak, seharusnya dilibatkan.

Dengan cara seperti itu, Siti melihat, justru kesannya ketum tidak dilibatkan. Ujungnya hendak memberi kesan ke publik, bahwa ada pengurangan fungsi peran ketua umum.

Siti mengatakan, di Demokrat SBY telah menjadi patron, sehingga kalau pun ada faksi di partainya, dia bisa menempatkan diri di atas kelompok-kelompok tersebut. Karena, memang SBY yang diberikan peran sentral di partai, sehingga kalau ada sesuatu yang dianggap salah lebih baik bicarakan saja terbuka.

Kalau seperti itu, Siti memandang SBY malah menunjukan kepemimpinan otoriter yang tak menjalankan nilai demokrasi. ''Sekecil apa pun, ketua umum sudah pernah memberikan darma bakti ke partai. Kalau pun dia salah, ya diomongin saja. Apalagi kalau ada pembicaraan organisatoris.''

Lebih lanjut, Siti memandang kalau SBY tidak melihat masalah secara jernih. Jadi, hal yang sebetulnya bisa dilakukan secara organisatoris partai, akhirnya dilakukan dengan kurang tegas akhirnya. ''SBY semacam bingung mengambil keputusan. Padahal mekanisme partai sudah jelas di AD/ART, ada tata cara yang sudah sangat jelas bagaimana menghadapi suatu masalah,'' ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika