REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Kinerja kepolisian dinilai belum memuaskan dalam menangani kasus kekerasan di Papua. Hal ini terlihat dari masih adanya korban penembakan di Papua.

"Kerja Polri belum memuaskan dan belum fokus," kata Wakil Ketua Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil kepada Republika, Kamis (14/6) di DPR-RI Jakarta.

Menurut Nasir, Polri seharusnya mampu membuat langkah efektif mencegah penembakan dan aksi kekerasan di Papua. Dengan begitu masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam beraktifitas.

"Saat ini kan situasinya mencekam," ujar Nasir.

Kendati mengkritik, Nasir juga mengapreapsiasi kinerja Polri yang berhasil menangkap Ketua 1 Komite Nasional untuk Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni. Mako disebut-sebut terlibat dalam penembakan terhadap warga sipil di Papua belakangan ini.

"Semoga polisi mampu mengusut siapa orang ini dan apakah yang bersangkutan berkaitan dengan sejumlah aksi kekacauan di Papua," papar Nasir.

Polri menurut Nasir juga harus profesional dan transparan menindak oknum-oknumnya yang terbukti melanggar HAM. Penindakan, kata Jamil, haruslah memberi efek jera kepada anggota kepolisian lain.

Pencegahan kekerasan di Papua menurut Nasir juga perlu dilakukan dengan cara menangkap para pejabat pemerintah Papua yang selama ini ditengarai menggelapkan dana Otonomi Khusus. Sebab, ketidakpuasan rakyat Papua selama ini adalah karena faktor kesejahteraan.

"KPK wajib mengusut dana Otsus jika dalam realisasinya ditemukan indikasi tipikor," ujar Nasir.n

Ikuti Whatsapp Channel Republika