REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menilai arah tata kelola pemerintah saat ini sudah tidak lagi terkendali dengan baik.

"Bayangkan sebuah negara yang besar membuat keppres (mengenai wamen) digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini sangat memalukan," ujarnya saat membuka Diklat Bidang Kaderisasi PDIP di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, apabila keputusan tingkat rukun tetangga digugat warga dan dibatalkan itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau negara mengeluarkan keppres dan kemudian ada kesalahan sehingga muncul gugatan untuk dibatalkan, maka hal itu menunjukkan betapa carut marutnya pengelolaan negara pada saat ini.

Tjahjo juga mengkritik mengenai kebutuhan menteri didampingi wakil menteri serta kinerja kementerian. "Kementerian yang tidak jalan seharusnya menterinya diganti atau memberi petunjuk, mengarahkan. Tapi ini malah membentuk satgas-satgas termasuk mafia hukum, satgas TKI, ataupun satgas Papua. Juga apa seorang menteri harus punya wamen," kata Tjahjo.

Pada bagian lain, Tjahjo juga menyayangkan bahwa saat ini dalam praktik kehidupan berbangsa, pengamalan sila-sila Pancasila mengendur, kebebasan beragama juga sudah terancam. Belum lagi soal tidak adanya jaminan keamanan untuk warga negara, seperti di Papua.

"Semua seolah dibiarkan begitu saja. Padahal seharusnya ada peran negara dan pemerintah dalam menciptakan keamanan di seluruh wilayah NKRI," demikian Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika