REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS - Ketua Bidang Komunikasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan kader partai ini yang tersangkut kasus korupsi harus mundur dari jabatannya.
"Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penggagas dan pendiri Partai Demokrat mengatakan di dalam sarasehan kemarin, Partai Demokrat siapa pun kadernya, apabila ada kaitan dengan korupsi tidak akan didukung," katanya di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jumat (22/6) siang.
Ruhut mengatakan hal itu kepada wartawan di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan atas kerja sama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banyumas di Gedung PGRI Banyumas.
Oleh karena itu, kata dia, Partai Demokrat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi.
"Kami mendukung 100 persen. Semua langkah-langkah KPK, Partai Demokrat akan mendukungnya," kata dia menegaskan. Terkait hal itu, dia mengatakan, Partai Demokrat mempersilakan KPK untuk mengusut kasus korupsi dengan teknik apapun.
"Kami tidak akan melindungi kader kami yang sudah mempunyai dua alat bukti," katanya.
Ruhut mengaku telah menegaskan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk mundur dari dari jabatannya jika terlibat dalam kasus korupsi.
"Saya tegas mengatakan, kawan-kawan apabila Anda merasa (terlibat korupsi, red.), karena yang tahu melakukan kejahatan korupsi hanya Tuhan dan yang bersangkutan. Oleh karena itu, biar fokus bekerja, 'legawa', mundur untuk sementara," katanya.
Saat ditanya apakah permintaan mundur tersebut juga ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diduga tersangkut kasus korupsi, dia enggan berkomentar banyak.
"Saya 'nggak' tahu. Aku tetap cinta Anas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika