REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Utusan PBB dan Liga Arab untuk Suriah, Kofi Annan tiba di Damaskus Ahad (8/7). Kedatangan Annan tak lain untuk menggelar pembicaraan ketiganya dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, terkait kekerasan yang terus berlangsung di Suriah.
Annan dijadwalkan akan bertemu Assad, Senin (9/7). Ini merupakan pertemuan ketiga sejak ia diutus pada Maret lalu. Sebelumnya pada Maret dan Mei lalu, Anna telah pula bertemu dengan Assad dan pejabat senior Suriah lainnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah, Jihad Makdissi menegaskan, Annan akan mengunjungi Damaskus dalam rangka menjalankan misinya. Selain itu Annan juga direncanakan akan mendiskusikan enam poin perencanaan untuk mengatasi konflik di Suriah.
Mantan Sekretaris Jenderal PBB tersebut akan mempresentasikan enam poin rencana damai pada Assad. Keenam poin tersebut dimaksudkan untuk mengakhirii kekacauan yang selama ini berlangsung di Suriah sejak Maret.
"Upaya besar telah dilakukan untuk mencoba mengatasi situasi ini. Yakni dengan cara damai dengan solusi politik," kata Annan.
Perjalanan ketiga Annan ke Suriah kali ini, dilakukan setelah para diplomat PBB bertemu muka di Jenewa, Swiss pada 30 Juni lalu. Saat itu mereka mencapai kesepakatan untuk melakukan transisi pemimpin di tubuh pemerintahan Suriah. Namun, transisi tersebut masih dapat melibatkan pemerintah dan oposisi Suriah saat ini.
Para menteri luar negeri negara-negara dunia menghadiri pertemuan yang digelar di kantor PBB. Di antaranya Menlu Rusia, Cina, Inggris, Prancis, Turki, Qatar, Kuwait, dan Irak. Serta Sekjen PBB Ban Ki-moon, Sekjen Liga Arab Nabil al-Arabi, dan Sekretaris negara bagian Amerika Serikat.
Annan mengatakan, para peserta pertemuan Jenewa sepakat transisi di Suriah dapat mencakup anggota pemerintahan dan oposisi sekarang. Dengan catatan mereka bukanlah orang yang mengancam atau membahayakan stabilitas dan rekonsiliasi.
Namun Moskow dan Beijing menentang hal tersebut. Menlu Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan untuk memberi kesempatan pemerintahan saat ini untuk terlibat dalam pemerintahan transisi nantinya.
Sementara itu, pada 16 Juni lalu Kepala Misi Pengamat PBB di Suriah, Mayor Jenderal Robert Mood mengatakan, tim pemantau telah menghentikan kegiatannya di Suriah. Hal tersebut dilakukan melihat semakin meningkatnya kekerasan bersenjata di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika