REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif atas kerjasama Pertamina dengan Kuwait Petroleum International Company dan Saudi Aramco Asia Company Limited. Insetif itu untuk pembangunan kilang minyak Balongan, Jawa Barat, dan Tuban, Jawa Timur.

"Biaya pembangunan kilang itu tidak murah dan perlu investasi yang besar. Saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan permintaan insentif dari dua investor tersebut," kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat di Jakarta, Senin (23/7). Hidayat menuturkan, pemerintah harus mengusahakan dulu permintaan insentif dari dua perusahaan tersebut.

"Usahain dulu, jangan bilang susah dulu. Apalagi, studinya sendiri baru selesai Agustus dan pemerintah masih menunggu hasil studinya sebelum memberikan insentif," paparnya.

Sedangkan Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro sangat menyayangkan adanya perbedaan sikap di antara jajaran pemerintah dalam membangun kilang minyak.

"Ada dua opsi dalam membangun kilang di dalam negeri, pertama bekerjasama dengan swasta atau membangunnya dengan biaya sendiri. Seharusnya pemerintah konsisten dalam pembangunan kilang, apakah bekerjasama dengan swasta atau menggunakan dana sendiri," katanya.

Komaidi menuturkan, harus ada komitmen kuat dari pemerintah untuk membangun kilang. Apalagi, Indonesia sudah lama tidak membangun kilang.

"Kilang yang ada sekarang hanya mampu memproduksi 700-800 ribu barel. Padahal, kebutuhan dalam negeri 1,3 juta barel per hari dan tidak aneh jika impor BBM semakin tinggi," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika