REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Para pemimpin politik di Somalia membuat kemajuan berarti dalam memenuhi batas waktu 20 Agustus untuk meletakkan landasan bagi pemerintah konstitusional yang baru. Demikian kata Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, Sabtu.

Hillary bertemu dengan Presiden Pemerintah Transisi Federal Somalia, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, dan para pemimpin lain negara itu di Nairobi, ibu kota Kenya, selama lawatannya ke tujuh negara Afrika. Somalia dilanda perang saudara, militansi dan perompakan sejak penggulingan Presiden Mohamed Siad Barre pada 1991.

Negara itu kini tidak memiliki pemerintah pusat yang efektif. "Kami sangat senang atas kemajuan yang dicapai para pemimpin untuk memenuhi semua ketentuan peta jalan sebelum batas waktu 20 Agustus," kata Hillary kepada wartawan.

Sebuah rencana dukungan AS menetapkan Somalia membentuk pemerintah sah yang diterima oleh kelompok-kelompok di negara itu. AS juga mendukung pembentukan parlemen baru serta majelis konstituante yang menggantikan kembaga-lembaga yang dilanda korupsi dan pertikaian.

Majelis Konstituante Nasional, yang baru mengadakan pertemuan di Mogadishu, menyetujui sebuah konstitusi sementara yang akan menggantikan Undang-undang Transisi Federal berusia delapan tahun. Langkah ini menuju berakhirnya proses peralihan pada 20 Agustus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika