REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, mengatakan buruknya citra DPR disebabkan karena perilaku anggota DPR yang tidak terpuji. Perilaku itu, kata dia, baik karena melakukan tindak pidana maupun yang terlibat dalam persoalan moral.

Dikatakannya, citra buruk itu diperparah lagi dengan lemahnya anggota-anggota DPR dalam menjalankan tiga fungsi dan tanggungjawabnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Semakin banyaknya anggota DPR yang terlibat kasus korupsi membuat DPR yang memiliki kinerja yang tidak baik menjadi lebih tidak baik lagi citranya di mata masyarakat,” jelasnya, Rabu (29/8).

Namun, terlepas dari kasus yang melibatkan beberapa anggota DPR, yang harus dibenahi adalah lemahnya sistem di parlemen di bidang anggaran. Di bidang itulah sering terdengar adanya permainan-permainan anggaran.

Permainan di DPR sendiri, menurutnya, selama ini justru melibatkan partai politik. Selama partai masih mengandalkan penerimaannya dari permainan anggaran, maka selama itu pula citra DPR tidak akan bisa diperbaiki.

“Mereka menempatkan mesin-mesin uang mereka di DPR untuk ditempat-tempat yang strategis seperti di Banggar. Tidak heran kan kalau semua bendahara partai ditempatkan di badang anggaran," kata dia.

Menurutnya, sistem di Banggar yang perlu dibenahi, sehingga tidak mungkin lagi orang bermain di sana. Selama sistem ini belum dibenahi dan anggota DPR memiliki kewenangan yang besar, maka peluang terjadinya penyalanggunaan kewenangan menjadi lebih besar,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika