REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Nahdlatul Ulama (NU) sebagai civil society berbasis massa Islam terbesar di Indonesia bakal mengeluarkan fatwa atas tindakan suap politik. Pasalnya, suap kini mulai menelusup dalam bentuk zakat dan sedekah.

Money politic dalam Islam disebut risywah (suap), yang dalam prakteknya bisa berbentuk sedekah dan zakat yang belakangan ini marak terjadi di tengah masyarakat, maupun pemberian uang secara langsung dan tak langsung, komitmen pada sebuah janji, ataupun cara-cara lain yang bertujuan mempengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, kepala daerah, dan legislatif.

"Risywah(suap) dalam politik sama halnya dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh agama," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj  Selasa (11/9).

Wacana fatwa halal atau haram sedekah untuk kepentingan politik itu sendiri akan dibahas dan  dipertegas dalam forum bahtsul masail diniyah waqi'iyyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika