REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan kepada Presiden Myanmar Thein Sein, Rabu, bahwa AS akan mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan larangan menyangkut impor dari Myanmar, negara di Asia Tenggara yang sedang bangkit dari isolasi politik dan ekonomi bertahun-tahun.
"Sebagai pengakuan terhadap kemajuan yang terus berlangsung menuju reformasi serta sebagai tanggapan terhadap permintaan dari pemerintah dan pihak oposisi (Myanmar, red), Amerika Serikat mengambil langkah berikutnya dalam menormalisasi hubungan perdagangan kita," kata Clinton kepada Thein Sein dalam pertemuan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.
"Kami akan memulai proses melonggarkan larangan impor produk-produk Burma (Myanmar, red) ke Amerika Serikat. Kami berharap hal ini akan membuka kesempatan bagi rakyat Anda untuk menjual produk-produk mereka ke pasar kami."
Pengumuman Hillary itu menandai langkah AS berikutnya dalam pemulihan hubungan dengan Myanmar, yang memungkinkan keuntungan ekonomis dan strategis bagi kedua negara serta menjadi dorongan politik bagi mantan jenderal yang sekarang memimpin reformasi Myanmar itu.
"Sekarang kita memiliki hubungan diplomatik di tingkat duta besar dan rakyat Myanmar merasa senang atas pelonggaran sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat," kata Thein Sein dalam pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di New York.
"Kami berterima kasih atas langkah yang dijalankan Amerika Serikat ini," katanya, sambil menyerahkan surat kepada Hillary, yang menurut pejabat AS ditujukan kepada Presiden Barack Obama.
Departemen Keuangan Amerika Serikat pekan lalu menghapus sanksi-sanksi individual bagi Thein Sein. Langkah berikutnya adalah menghapus lebih banyak pembatasan yang mengisolasi negaranya selama hampir dua dekade.