REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menepis dugaan tidak netral dalam penyelenggaraan tender penyaluran BBM bersubsidi. Bahkan, lembaga ini menilai tudingan sejumlah pihak terkait independensi BPH tak berdasar.
"Saya kira tidak seperti itu," tegas Wakil Komite BPH Migas,Fahmi Harsandono pada Republika, Senin (10/1). BPH, ujarnya, tetap melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari monopoli pada penyaluran BBM khusus ini.
Lagipula, kata dia, BBM bersubsidi yang ditenderkan hanya 0,5 persen dari total kuota yang akan disalurkan 2013 nanti. Bila kuota BBM bersubsidi disetujui sebesar 46 juta kiloliter (KL) berarti total yang ditenderkan hanya 2,3 juta kl.
Ia pun mengaku dengan tender ini, BPH Migs bisa mendorong kualitas pelayanan SPBU kepada publik. "Karena dibuka untuk yang lain, Pertamina juga akhirnya meningkatkan pelayanan. Buktinya program Pasti Pas muncul," jelasnya.
Terkait apakah nanti Shell akan menjadi pemenang tender, ia pun belum mau menuturkan. Dikatakannya keputusan belum final. Meski demikian, kalaupun perusahaan asal Belanda tersebut memenagngkan tender, ia mengaku pihaknya tak akan memberikan seluruh kuota BBM bersubsidi untuk dikelola Shell. "Mungkin hanya dua atau tiga SPBU saja," katanya.