REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Dipo Alam dinilai telah merekayasa data terkait banyaknya kader partai yang bermasalah dengan hukum. Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Partai Demokrat bisa berada di nomor urut satu dalam hal jumlah kader yang harus bersinggungan masalah hukum.

''Kalau Dipo Alam tidak memilah-milah dan merekayasanya, bisa jadi Partai Demokrat di nomor urut satu, bukan di nomor urut tiga seperti yang dikatakan Dipo,'' ujar Bambang, Senin (1/10).

Anggota Komisi III DPR RI ini mencurigai, Dipo telah menukangi data. ''Kita lagi cari detail jumlah kasus yang dirilis itu  berdasarkan dua periode, yakni, 2004-2009 dan 2009-sekarang,'' ujarnya.

Bambang menduga, jika Dipo jujur dan tidak menggabungkan dua periode2004-2009 dan 2009-sekarang, maka juaranya pasti Partai Demokrat.

Menurutnya, sepanjang 2009 sampai September 2012, tren kasus hukum yang melibatkan tokoh dan kader Partai Demokrat di semua tingkatan terus meningkat.

''Coba lihat kasus-kasus di daerah 2004-2009, kader Demokrat justru banyak yang terjaring. Saya menduga manuver Dipo adalah bagian dari operasi politik secara sistematis untuk mengembalikan citra Demokrat dan SBY. Karena konon kabarnya seminggu sebelumnya ada survei internal Demokrat. Suara mereka melorot lagi,'' ujar Bambang

Ikuti Whatsapp Channel Republika