REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rencana migrasi dana haji dari obligasi syariah (sukuk) ke bank syariah oleh pemerintah mendapat dukungan Komisi VIII DPR RI. Asalkan migrasi tersebut tidak merugikan calon jamaah haji.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) untuk mulai memindahkan dana haji ke bank syariah mulai Mei 2013 nanti.

Kebijakan migrasi dana haji ini sifatnya sangat teknis, anggota DPR hanya akan memastikan beberapa aspek terhadap migrasi ini.

"Kalau bank syariah lebih baik dari sukuk, kita dukung," ungkap Juwaini pada Republika, Rabu (10/10).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, DPR hanya akan memberi dua pertimbangan. Pertama, apakah keamanan dana haji yang dimigrasikan tersebut aman ditempatkan di bank syariah. Kedua, bagaimana bagi hasil di bank syariah. Kalau faktor keamanan sudah terjamin, tidak ada salahnya migrasi itu dilakukan. Terlebih kalau bagi hasil yang didapatkan di bank syarih lebihh tinggi dari sukuk.

Juwaini menambahkan, pihaknya bersama anggota DPR lain siap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang menguntungkan masyarakat. Sebab, semakin besar keuntungan dari bagi hasil, kemanfaatannya juga akan dikembalikan ke calon jamaah haji. Kemanfaatan tersebut dapat dikembalikan berupa pelayanan ibadah haji yang lebih baik lagi.

Terkait dengan kesiapan bank syariah menerima migrasi dana haji tersebut, tambah Juwaini, harus dipastikan dulu oleh pemerintah. Menurutnya, sebelum migrasi dilakukan, pemerintah sebaiknya membahas masalah ini dengan pihak terkait seperti bank syariah. Dari hasil diskusi itu, pemerintah bisa mengambil langkah untuk memastikan apakah merealisasikan kebijakan migrasi dana haji.

"Diskusi dengan bank-bank syariah dapat diperoleh jawaban kemampuan dan nilai bagi hasil yang didapatkan nanti," tambah Juwaini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika