REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Polri mengajukan anggaran senilai Rp 43,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Masalahnya, anggaran korps bhayangkara dinilai jauh lebih 'gemuk' untuk belanja pegawai dan lebih 'kurus' untuk keamanan masyarakat.

Sehingga, masyarakat harus menanggung beban sendiri untuk biaya keamanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, mengungkapkan anggaran Polri untuk belanja pegawai senilai Rp 29 triliun.

Angka itu lebih jauh dari anggaran untuk belanja barang dan belanja modal jauh tertinggal dengan nilai masing-masing Rp 7,6 triliun dan Rp 5,9 triliun. Bahkan, ungkap Yuna, peningkatan anggaran belanja untuk pegawai sudah lebih dahulu terjadi pada dua tahun sebelumnya, yakni 2011 dan 2012.

"Berturut-turut terjadi peningkatan belanja pegawai dari tahun 2011 ke tahun 2012 senilai Rp 9,2 triliun,"ujar Yuna. Dalam program keamanan dan ketertiban masyarakat, ungkap Yuna, perhatian Polri sangat minim.

Polri hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun. Sementara, anggaran untuk pelayanan masyarakat seperti pelayanandi bidang lalu lintas mencapai Rp 2,3 triliun.

Yuna mengungkapkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat pun semakin terpinggirkan. Walhasil, konflik horizontal antara anggota masyarakat yang diakibatkan baik oleh isu SARA, disintegrasi, hingga ekonomi semakin lambat tertangani.  Itu terjadi, nilainya, karena pos anggaran Polri yang tidak terencana dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika