REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Terbongkarnya kasus penggunaan paspor asli tapi palsu (Aspal) oleh jamaah khusus di Embarkasi Surabaya menjadi pukulan telak bagi pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh.

Namun, Menteri Agama, Suryadarma Ali membantah bahwa kasus itu melibatkan haji yang masuk dalam kuota. "Saya menduga itu haji non-kuota diluar Kemenag (Kementerian Agama)," ungkap Suryadarma di Jakarta, (15/10).

Suryadarma menduga, kemungkinan penyelenggara haji tersebut tidak melalui Kemenag. Kemungkinan, mereka membuat paspor sendiri dan visa sendiri. Kasus seperti yang terjadi di embarkasi Surabaya tersebut juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Misalnya, kata Suryadarma, ada kasus yang tidak dapat berangkat ke Arab Saudi setelah sampai di Cengkareng, atau di Kuala Lumpur. Ada juga kasus jamaah yang sampai di Arab Saudi tapi tidak tahu harus kemana karena sudah ditinggal rombongan.

Suryadharma mengaku sudah sering menginformasikan bahwa penyelenggara ibadah haji adalah Menteri Agama. Jadi, kalau masih ada pihak-pihak yang mengaku dapat memberangkatkann jamaah untuk ibadah haji tahun ini juga, itu adalah omong kosong. Menteri Agama menghimbau pada masyarakat harus selalu waspada.

"Atas kasus itu masyarakat harus waspada," tambah dia.

Terkait penyelenggaraan haji khusus, masyarakat juga diharap melihat apakah pihak penyelenggara sudah memiliki izin atau belum.

Bahkan bila sudah memiliki izin dari Kemenag, calhaj juga harus melihat apakah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memiliki 'track record' yang baik atau tidak. Sebab, tidak semua PIHK mampu memberangkatkan calhaj. Minimal dapat memberangkatkan dalah 50 jamaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika