REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi yang diciduk petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), Puji Wijayanto, akan diberhentikan sementara. Namun, sebelum langkah itu dilakukan Mahkamah Agung terlebih dahulu harus menunggu penetapan tersangka Hakim Puji.
"Begitu ada surat dari BNN bahwa sebagai tersangka dan ditahan, langsung dikeluarkan surat pemberhentian sementara," kata Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko saat konferensi pers di Gedung MA, Rabu (17/10).
Selain akan diskors, Hakim Puji nantinya juga tidak mendapatkan remunerasi. Selanjutnya, Puji akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Karena ditangkap di Jakpus maka disidang di PN Jakpus sekalipun BNN berada di Cawang," kata Djoko.
Sebelum BNN menciduk Hakim Puji, Badan Pengawas MA sudah mendapat laporan bahwa Hakim Puji kerap menggunakan zat terlarang dan sering mangkir di persidangan. Hakim Puji telah didemosi atau dikenakan sanksi penurunan pangkat.
"Sudah dikeluarkan SK (demosi) ke Ternate sebulan lalu," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA), Ridwan Masyur.
Sanksi demosi didasarkan atas rekomendasi Badan Pengawas MA yang menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan hakim Puji di PN Bekasi. Rekomendasi sanksi demosi dikeluarkan setelah Bawas MA melakukan penelusuran dugaan pelanggaran Hakim Puji, 4 - 5 bulan silam.
Setelah dikeluarkan SK demosi, Hakim Puji seharusnya sudah terbang ke PN Ternate. Namun, menurut Ridwan, dalam proses demosi ke PN Ternate ada jeda waktu pemberangkatan ke tempat baru. Waktu jeda diberikan maksimal sebulan, berikut toleransi penundaan pemberangkatan maksimal 15 hari.
Dalam masa toleransi penundaan inilah kemudian Hakim Puji diciduk petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Selasa (16/10). "Ada waktu jeda pemberangkatan, biasanya sebulan. Ada toleransi penundaan maksimal 15 hari. Tapi sebelum berangkat tersandung kasus itu," kata Ridwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika