REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penanganan permasalahan sanitasi di Jakarta membutuhkan percepatan yang serentak. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengelak jika isu sanitasi dan penataan lingkungan hidup di ibu kota tidak menjadi perhatian utama Pemprov DKI.
"Kami sudah melakukan pemotretan tentang kondisi sanitasi di Jakarta, memang memprihatinkan. Tapi bukan kami abaikan, (tetap) diperhatikan hanya saja butuh percepatan yang serentak," kata Kepala BPLHD DKI, M Tauchid, di Jakarta, Kamis (18/10).
Empat persoalan utama dalam sanitasi di Jakarta, menurut Tauchid mencakup persoalan air bersih, air limbah, sampah, dan drainase. Ia mengakui kondisi sanitasi di sebagian besar wilayah di Jakarta sangat buruk, yang mempengaruhi kualitas kehidupan warga ibu kota.
Contohnya, tingkat pencemaran pada badan air meningkat setiap tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia. Sampai saat ini air limbah terutama dari permukiman dan pusat bisnis masih langsung dibuang ke sistem drainase yang selanjutnya masuk ke badan air penerima. Kondisi ini mengakibatkan terjadi pencemaran pada badan air penerima.
Menurut Tauchid praktik pembuangan langsung terjadi karena masih sangat terbatasnya pelayanan jangkauan dan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perpipaan terpusat.
"Kasus seperti itu banyak terjadi di daerah padat penduduk, seperti Tambora, Kalideres, dan daerah bantaran kali. Banyak yang tidak dilengkapi tempat mandi cuci kakus (MCK). Hunian yang padat, rapat, tidak memungkinkan dibangunnya sistem sanitasi dengan cepat. Karena secara sosial warga di sana cenderung acuh, soalnya sudah terlalu sibuk memikirkan isi perut," ujarnya.
Program penataan RT/RW Kumuh di DKI juga mengedepankan penataan sanitasi lingkungan hidup di kawasan kumuh tersebut. "Tapi memang belum di setiap wilayah. Artinya, dibutuhkan percepatan karena masalah akan terus ada. Jadi jangan menunggu-nunggu terus," ungkap Tauchid.
Dia menyebutkan master plan Pemprov DKI dalam pengaturan sanitasi melalui Jakarta Sewerage System. Proyek bernilai triliunan rupiah itu dicanangkan untuk membangun pengembangan enam zona sanitasi terpadu. Wilayah yang masuk zona satu di antaranya adalah Pejagalan, Muara Angke, Sunter, Marunda, Duri Kosambi, Srengseng, Waduk Ulujami, Taman Bendi, Ragunan, Waduk Kampung Dukuh, dan Waduk Ceger.
"Nantinya limbah yang dibuang bakal diolah terlebih dulu dengan cara disaring, baru kemudian dialirkan ke waduk yang menampung air tersebut," ujar Tauchid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika