REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aditya Dwi Laksana, Wakil Ketua Transportasi Berbasis Rel Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Jumat (19/10), mengatakan pernyataan Jokowi yang akan mengkaji ulang proyek Mass Rapid Transit (MRT) tidak salah.

Menurutnya, proyek MRT yang dipegang oleh PT MRT Jakarta memang perlu dikaji ulang.

"Pengkajian ulang bukan berarti pembatalan proyek MRT. Jakarta itu butuh MRT, ini saja sudah telat sebetulnya. Pengkajian yang dimaksud adalah evaluasi beberapa hal teknis," ujarnya kepada Republika, Jumat (19/10).

Sebagai gubernur baru, lanjut Aditya, Jokowi perlu dan harus tahu secara keseluruhan tentang proyek MRT. Sebab, selain nilai investasinya yang sangat besar, pembangunan MRT merupakan rangkaian pola transportasi makro kota Jakarta, yang diproyeksikan untuk mengurai kemacetan dan membuat sistem transportasi terpadu, sehingga angkutan umum menjadi prioritas warga Jakarta.

Dia juga membenarkan pernyataan Jokowi yang menganggap hitungan biaya tiap kilo meter pembangunan MRT terlalu mahal.

"Hasil penelitian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), memang betul kalau biaya pembuatan MRT Jakarta relatif lebih tinggi. Ada biaya premium, biaya kelas bawah. Kebutuhan dan situasi di Amerika Serikat dan Asia jelas berbeda. Jadi bukan total nominalnya, tapi alokasi peruntukannya. Yang sudah dianggarkan di MRT Jakarta itu memang cukup tinggi," ungkap Aditya.

Masalah biaya menjadi penting untuk dikaji ulang, sebab kepentingan Pemprov DKI yang cukup besar. Terutama dalam kerjasama pembiayaan dengan pihak investor serta pemulangan pinjaman yang akan berlangsung lama.

"Memang harus hati-hati, beda dengan monorail yang semuanya dikelola swasta," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika