REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Hulu Listrik DPR akan memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan segera mungkin dalam waktu reses ini untuk membahas inefisiensi PLN. Pasalnya, pemborosan tersebut terjadi saat masa kepemimpinannya.

Panja menduga, Dahlan mengetahui penyebab pemborosan tersebut. "Kita akan layangkan undangan untuk memanggil Dahlan. Kita kan sudah dua kali memanggil Dahlan, tapi dia mangkir. Jadi kita akan panggil secepat mungkin," ujar Anggota Komisi VII Effendi Simbolon, Selasa (30/10).

Oleh karena itu, Komisi VII DPR berharap Dahlan fokus untuk datang dalam Panja Hulu listrik dan memenuhi pemanggilan ketiga ini dan tidak mengurus hal lain (upeti BUMN dan Anggota DPR). "Jadi jangan juga Pak Dahlan kebakaran jenggot dan mengalihkan isu pemberian upeti,"tambahnya.

Menurutnya, kehadiran Dahlan dalam rapat Panja Hulu Listrik penting, karena Komisi VII DPR telah lama mencium ketidakberesan dalam PLN, baik soal pemborosan ini maupun hal lainnya. "Masak iya kerugian Rp 37 triliun dan kerugian di unit lainnya tidak akan bertanggung jawab," jelas dia.

Sebab, kata dia, sebenarnya, hasil audit BPK itu hanya menguatkan apa yang selama ini kami (Panja Hulu Listrik) lihat soal kebocoran-kebocoran, korupsi, kacau balaunya pengelolaan PLN, serta banyaknya intervensi pihak luar yang turut menambah carut marut PLN sendiri.

Untuk itu, pihaknya kata Effendi meminta audit BPK untuk memperbaiki managemen PT PLN. Jika hal itu merugikan negara bahkan ditemukan unsur memenuhi korupsi harus diteruskan ke penegakan hukum dan dipertanggungjawabkan. "Kami sudah meminta audit BPK. Audit PLN itu kita (panja) yang meminta," tegas Effendi ini.