REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan siap mendukung percepatan pembangunan kantor Polda Sulawesi Barat.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Rombongan Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, saat melaksanakan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di Rumah Jabatan Gubernur di Mamuju, Ahad (4/11).

Dalam kesempatan itu, hadir di antaranya Dasrul Djabar (Partai Demokrat), Hary Wicaksono (Demokrat), Sugianto Sabran (PDI-P) dan Khotibul Umam Weranu (Demokrat) dan Ahmad Kurdi Mukri (PPP).

Menurut Adang, Provinsi Sulbar yang telah berusia kurang lebih sembilan tahun ini perlu segera dibangun kantor Polda tersendiri dan tidak lagi bergabung dengan Polda Sulsel.

"Intinya kami tetap siap mendukung percepatan pembangunan Polda. Apalagi, pemerintah provinsi Sulbar kami dengar telah menyiapkan lahan untuk pembangunan markas Polri," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Adang, dirinya meminta dukungan data terkait kesiapan lahan karena ini menjadi syarat mutlak untuk diberikan anggaran pembangunan kantor Polda.

Ia mengatakan, data kondisi lahan ini penting untuk menghindari adanya persoalan di kemudian hari, sehingga pihak BPN diharapkan segera menerbitkan sertifikat lahannya untuk kemudian dihibahkan kepada Polda.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan lahan sejak tahun 2009 dengan luas lahan sekitar 15 hektare di daerah Kalubibing sekitar 5 kilometer dari Kota Mamuju.

"Penyiapan lahan ini sebagai bentuk keseriusan kami untuk mendukung hadirnya Polda Sulbar termasuk menyiapkan lokasi markas Brimob dan lahan perumahan bagi perwira Polri,"jelasnya.

Ia mengatakan, keberadaan kantor Polda ini sangat dinantikan sehingga daerah ini mendapat pelayanan hukum lebih maksimal kepada masyarakat yang ada di daerah ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika