REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat membutuhkan moratorium proyek pembangunan. Hal ini disarankan wakil ketua MPR Hajriyanto Y Tohari kepada ROL, Ahad malam (4/11).

''Saya melihat pembangunan apapun yang dilakukan DPR akan selalu ditolak,” kata Hajriyanto.

Hajriyanto menyatakan pandangan publik sedang tak berpihak kepada DPR. Alhasil apapun yang dilakukan DPR akan selalu menuai reaksi negatif dari masyarakat. Kengototan DPR untuk terus melaksanakan proyek pembangunan malah akan mendelegitimasi institusi DPR. “Kritik yang kera dari masyarakat akan menciptakan pembusukan pada DPR,” ujarnya.

Kritik demi kritik yang menghujani membuat Hajriyanto prihatin. Hal ini karena menurutnya pemborosan anggaran bisa saja tak cuma terjadi di proyek DPR, melainkan juga di proyek pemerintahan. Hajriyanto misalnya mencontohkan proyek pembangunan pagar kompleks menteri, pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, dan rapat Mahkamah Agung di Manado. “Tak ada satu pun aktivis yang berani menyoroti penggunaan anggaran tersebut,” katanya.

Anggota Badan Anggaran DPR, Akbar Zulfakar mendesak Badan Urusan Rumah Tangga DPR terbuka dalam setiap proyek pembangunan di DPR.  Menurut Akbar kritik yang disampaikan masyarakat kepada DPR mesti diperhatikan. “Harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika