REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi I DPR mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk bersikap tegas pada kasus pemerkosaan TKI oleh aparat Malaysia akhir-akhir ini. Pasalnya, jangan sampai kasus-kasus kekerasan terhadap TKI dan WNI di Malaysia jadi bom waktu hubungan bilateral kedua negara.
"KBRI harus tegas minta proses hukum second adil dan transparan. Karena kasus-kasus penembakan sebelumnya tidak jelas tindak-lanjut hukumnya,"ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq pada Republika, Senin (12/11).
Menurut dia Pemerintah juga harus menghentikan pengiriman TKI sektor informal ke Luar Negeri dan sektor menarik lainnya, jika mau menjaga harga diri bangsa.
Mahfudz menilai ada masalah lebih serius jika Pemerintah terus melakukan itu yakni, tergerusnya harga diri dan martabat bangsa di mata negara-negara penerima TKI sektor informal.
"Mereka melihat rendah dan cenderung melecehkan kita. Di Timteng misalnya, mereka jauh lebih hormat terhadap warga Malaysia daripada Indonesia,"tambahnya.
Namun jika para PJTKI, BNP2TKI dan Kemenaker tetap melakukan pengiriman TKI usai kasus ini, hal itu menurutnya semakin membuat bangsa ini babak-belur,"Jika Pemerintah asyik menikmati keuntungan finansial dari pengiriman mereka, bangsa ini babak-belur,"jelas Mahfudz.
