REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini, serikat buruh rajin menyambangi Balai Kota Jakarta untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak keberatan dengan adanya aksi demonstrasi buruh tersebut.

"Ya tidak apa-apa. Itu kan hak serikat," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (13/11).Hari ini, ribuan buruh berencana kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut realisasi kenaikan upah minimu provinsi (UMP).

Buruh bersikeras mempertahankan tuntutan besaran UMP di angka Rp 2,7 juta. Jokowi sendiri masih belum bisa memastikan kapan penentuan UMP DKI dilakukan. "Masih itung-itungan supaya win-win. Minggu ini selesai lah, kalau tidak ya minggu depan," imbuhnya.

Awal bulan ini, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 1,9 juta. Ini akan dijadikan rekomendasi untuk penentuan besaran UMP. Jokowi sendiri enggan bicara banyak soal besaran KHL yang masih jauh dari tuntutan buruh ini.

"Kalau saya prinsipnya asal semua jalan. Kalau Rp 2 juta tapi perusahaan kemudian tutup gimana, ya rugi semuanya. Tapi kalau Rp 2 juta perusahaan jalan, buruh senang, itu baru bagus," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika