REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Dahlan Iskan telah mengirimkan surat kembali pada Badan Kehormatan (BK) DPR pada Senin (12/11). Surat tersebut berisi revisi dua dari lima nama anggota DPR 'pemeras' BUMN yang dikirimkan Dahlan dalam suratnya yang dikirim pada Rabu (7/11) silam.

"Ada dua nama anggota DPR yang direvisi,"ujar Anggota BK Alimin Abdullah, Selasa (13/11). Dalam surat tersebut menurut Alimin, Dahlan meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan nama tersebut. Namun, mantan Dirut PLN tersebut mengakui jika kesalahan itu berasal dari Dirut BUMN.

Sebelumnya, munculnya nama-nama tersebutpun kata dia (kutip ucapan Dahlan dalam suratnya) berasal dari penjelasan Dirut BUMN yang terkait yakni, PT Merpati. "Dia (Dahlan) bilang dalam suratnya, kekeliruan itu bukan dari dirinya, tapi Dirut BUMN," tambahnya.

Surat Dahlan tersebut hanya mengoreksi atau merevisi nama anggota DPR yang diduga terlibat kongkalikong tapi, tetap dengan kronologi peristiwa yang sama. Dikatakannya, kronologinya adalah adanya praktik permintaan upeti atas dana Penyertaan Modal Negara (PMN). "Nama saja yang dikoreksi, kalau peristiwa sama," jelas Alimin.

Namun, Alimin menolak membeberkan kedua nama anggota DPR yang dikoreksi tersebut. "Yah, saya anggota BK, belum saatnya dibuka," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika