REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Infrastruktur di kawasan perbatasan memang masih minim. Bukan hanya tak menjadi prioritas, anggaran yang dialokasikan ke wilayah perbatasan juga kecil.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto mengatakan, setidaknya untuk membangun jalan di perbatasan Kalimantan dan Malaysia saja, dibutuhkan dana hampir Rp. 8 triliun. Pasalnya, panjang jalan perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia adalah 1.755 km.

Namun, anggaran sebanyak itu tidak dapat langsung dipenuhi. Sebab, saat ini pemerintah masih sangat kekurangan dana untuk memenuhi total kebutuhan anggaran tersebut. "Buat anggaran tahun depan kita alokasikan Rp. 230 miliar saja," kata Djoko pada wartawan.

Selain minimnya anggaran, pembangunan jalan di perbatasan juga terkendala dengan kondisi alamnya yang berat. Juga bersinggungan dengan unsur kehutanan karena melewati hutan lindung. Tak hanya itu, keadaan disana juga masih tergolong sepi karena penduduk masih kurang yang menempati daerah sepanjang jalan yang akan dibangun.

Kendala itulah yang membuat pembangunan wilayah Kalimantan masih tersendat. Khusus masalah hutan lindung, Djoko menambahkan,n harus ada izin dari Kementerian Kehutanan untuk memulai satu pembangunan. Artinya, proses pengerjaan jalan dilakukan setengah-setengah kalau izin dari Kemenhut sudah dikantongi.

"Jadi kita mengerjakannya parsial tergantung dimana izin dari kemenhut keluar," tambah Djoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika