REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar ,telah menandatangani peraturan mengenai pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya (outsourcing). Dalam Peraturan Menteri (Permen), Menakertrans melarang semua pekerjaan alih daya, kecuali untuk lima jenis pekerjaan.

“Kecuali untuk lima jenis pekerjaan, yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering, dan jasa migas pertambangan, tidak ada lagi alih daya,” katanya, Senin (19/11).

Muhaimin mengemukakan, dalam aturan baru itu tidak digunakan istilah outsourcing tetapi diganti dengan pola hubungan kerja dengan PPJP (Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja).

Saat ini, lanjutnya, Permen tersebut sedang dalam proses diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ditambahkan Muhaimin, selain lima jenis pekerjaan yang diperbolehkan alih daya, boleh dilakukan perekrutan dengan pola pemborongan yang menggunakan sub-kontrak perusahaan atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal ini sesuai dengan hasil rapat tripartit terakhir yang dihadiri Menakertrans.

"Jadi, kalau lima jenis itu bisa menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) atau yang dulu disebut outsourcing. Selain lima jenis itu, maka harus menggunakan model kerja pemborongan," ujarnya.

Dengan ditandatanganinya Permenakertrans soal outsourcing tersebut, lanjur Menakertrans, maka pengaturan pelaksanaan tenaga alih daya harus segera dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Menakertrans menegaskan, pemerintah tidak akan segan-segan mencabut  izin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika